Jakarta, kpu.go.id-
Selasa (19/06) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Gedung Rektorat ITB, Ruang Rapim A, Jalan Tamansari No. 64, Bandung, Jawa Barat. Nota Kesepahaman Bersama bernomor 06/KB/KPU/TAHUN 2012 dan 023/11.A/DN/2012 itu berisi tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Penandatanganan MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan Rektor, ITB Prof. Akhmaloka.
Dalam sambutannya Rektor ITB yang didampingi staf dan jajarannya mengatakan” kami senang, kami mengerti, kami tahu KPU tentu mempunyai tugas yang berat, walaupun demikian saya kira itu tugas yang mulia untuk mengembangkan bangsa ini dengan lebih baik terutama untuk aspek demokrasi dari bangsa kita yang kelihatannya baru mulai beberapa tahun saja, tentu itu menuntut suatu kecermatan, suatu kepiawaian di dalam pengelolaan bangsa ini. Kita akan bekerja secara profesional tidak ikut dengan hiruk pikuknya politik karena politikingnya tentu akan kental, tapi saya kira, kita akan bekerja membantu Bapak/Ibu sekalian secara profesional. Mudah-mudahan kerjasama ini sukses dan kita mengharapkan bersama semoga ada torehan sejarah untuk KPU 2014, tentunya akan menjadi KPU yang terbaik untuk bangsa ini”.
Sementara itu Ketua KPU yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Pejabat eselon II, III dan IV KPU tersebut mengatakan “pada hari ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pengelolaan logistik Pemilu berbasis elektronik. Hal ini menandai dimulainya babak baru dalam pengelolaan logistik Pemilu, yaitu digunakannya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mewujudkan komunikasi data secara online antara satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Informasi yang akurat dan up to date diperlukan informasi yang strategis bagi KPU untuk pengambilan keputusan dalam penentuan jumlah dan jenis kebutuhan logistik, jumlah anggaran yang diperlukan dan cara pendistribusian, ke lokasi ke Badan Pelaksana Tingkat Bawah”, imbaunya. (dod/US/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar